• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
• Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
• Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33 tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah :

• Penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian, dan pengamanan informasi
• Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
• Pelayanan informasi publik yang cepat , tepat , dan sederhana
• Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik
• Pengujian konsekuensi
• Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
• Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
• Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Prinsip dalam menyediakan informasi pada SMK SMTI Bandar Lampung adalah cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Mekanisme untuk memperoleh informasi publik:

• Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
• Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik.
• Badan Publik wajib mencatat permintaan informasi publik yang di ajukan secara tidak tertulis.
• Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
• Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
• Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

• Melalui website atau email
  Dapat men-download informasi publik yang tersedia pada website (www.smtibdl.sch.id), dengan sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia
• Melalu telepon/fax
  Dapat menghubungi telepon desk layanan informasi di nomor
• Melalui jasa pos
  Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Pusat Komunikasi Publik, SMK SMTI Bandar Lampung, Jl. Jend. Sudirman No. 43 Tanjungkarang, Bandar Lampung
• Langsung
  Datang Langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Gedung SMK SMTI Bandar Lampung, Jl. Jend. Sudirman No. 43 Tanjungkarang, Bandar Lampung

• roses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
• Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang di minta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
• Penyampaian Informasi public kepada pemohon informasi publik di lakukan secara langsung, melalui email. Fax ataupun jasa pos.

• Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perindustrian (Sekretaris Jenderal) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
• Atasan PPID Kementerian Perindustrian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
• Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
• Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

• Buku Daftar Informasi Publik
• Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi
• Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Perindustrian
• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
• Leaflet Layanan Informasi Publik
• SOP PPID